SEKILASBERITA || SIMALUNGUN, Hukum UU Minerba lumpuh di Desa Sei Mangke, Bosar Maligas. Galian C pasir tanpa IUP, izin lingkungan, dan restu warga masih beroperasi bebas hingga hari ini, Jumat (26/6/26).
Yang lebih memprihatinkan, para pengawal hukum justru memilih bungkam.
Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang dan Kasat Reskrim AKP Herison Manullang yang menurut warga telah mengetahui adanya dugaan perusakan lingkungan di DAS Sei Mangke, tidak merespons saat dikonfirmasi.
Diamnya dua pejabat utama Polres Simalungun ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga menduga kuat adanya pembiaran karena tunduk kepada pengusaha berinisial D, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan oknum satuan samping.
“Buktinya jelas di lapangan. Truk jalan setiap hari, jalan hancur, sungai keruh. Tapi Kapolres dan Pak Kasat Reskrim AKP Herison Manullang seolah tidak melihat,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat.
Pasal 158 UU No.3/2020 tentang Minerba mengancam pidana 5 tahun dan denda Rp100 miliar bagi penambang ilegal. Negara juga wajib menyita alat berat.
Faktanya nihil. ESDM Sumut, DLH Simalungun, dan Satpol PP juga tidak terlihat di lokasi. Akibatnya warga yang menanggung dampak lingkungan, sementara negara kehilangan potensi PNBP.
“Kami minta 3 hal, Stop galian ilegal, segel alat berat dan periksa pemilik modalnya, serta Kapolda segera mengevaluasi kenapa laporan warga ke Kapolres AKBP Marganda dan Kasat Reskrim AKP Herison Manullang diabaikan,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi ke Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang dan Kasat Reskrim AKP Herison Manullang belum mendapat jawaban. Pihak yang disebut warga juga belum memberikan klarifikasi. Asas praduga tak bersalah dikedepankan.
(Team)
