SEKILASBERITA || BATU BARA — Dugaan penyimpangan penyaluran BBM subsidi di SPBU No. 13-212-110, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, memicu kemarahan warga. SPBU itu diduga tidak hanya menyalurkan Solar dan Pertalite ke kendaraan, tetapi juga melayani penimbunan menggunakan jerigen dan mobil tangki CPO, Sabtu (29/8/26)
Praktik ini disebut berlangsung setiap hari. Puncaknya disorot warga pada Jumat (28/8/2026).
Warga mengaku harus mengantre lebih dari satu jam untuk mendapatkan BBM subsidi bagi kendaraan pribadi dan sepeda motor. Namun di saat bersamaan, sekelompok orang yang membawa jerigen dalam jumlah besar dan kendaraan tangki justru mendapat “jalur prioritas”.
“Yang pakai motor dan mobil pribadi bisa sejam lebih ngantri. Giliran yang bawa jerigen sama tangki CPO malah langsung dilayani. Solar dan Pertalite dua-duanya,” ujar salah seorang warga.
Warga mendesak Kapolres Batu Bara AKBP Dony Wicaksono untuk segera melakukan penindakan tegas dan tidak pandang bulu. Mereka menilai penegakan hukum yang nyata sesuai ketentuan adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar kegiatan pencitraan.
“Kami butuh tindakan nyata di lapangan. Periksa CCTV, buku penjualan, dan stok. Jangan tebang pilih,” tegas warga.
Sementara itu, baik Kapolres Batu Bara maupun Kasat Reskrim Binrod Situngkir yang intens dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp, hingga berita ini diturunkan, memilih bungkam. Sikap tertutup itu memunculkan pertanyaan publik terhadap komitmen dan kinerja pimpinan Polres Batu Bara dalam mengawasi distribusi BBM subsidi.
Pihak manajemen SPBU 13-212-110 juga belum memberikan keterangan resmi.
Perbuatan penimbunan dan penyaluran BBM subsidi tidak sesuai peruntukan jelas melanggar
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 53 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.
Selain itu, Perpres No. 191 Tahun 2014 mengatur Solar dan Pertalite subsidi hanya untuk yang berhak. SPBU pelanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha oleh BPH Migas dan *Pertamina.
Warga berharap aparat segera turun tangan sebelum subsidi yang sejatinya untuk rakyat kecil justru habis di tangan para penimbun.
(Team)
