Sekilasberita86.com — Indramayu – Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI) mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Indramayu jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tidak segera mencabut surat Sekretaris Daerah tentang pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI) di Jalan MT Haryono, Kecamatan Sindang.
Ancaman tersebut disampaikan Ketua FKJI, Asmawi, usai rapat koordinasi yang diikuti 22 ketua organisasi wartawan yang tergabung dalam FKJI. Ia menyebut, langkah ini diambil karena hingga kini Bupati Indramayu, Lucky Hakim, belum merespons aspirasi jurnalis terkait permintaan pembatalan pengosongan gedung GPI.
“Seluruh ketua organisasi sepakat menggelar aksi. Ini adalah momentum penting untuk menjaga eksistensi dan kehormatan jurnalis di Indramayu,” ujar Asmawi, Senin (23/6/2025).
FKJI juga menilai langkah Pemkab Indramayu mencerminkan sikap arogan dan tidak berpihak kepada insan pers. Menurut mereka, surat edaran pengosongan dinilai merugikan serta mencederai semangat kebebasan pers di daerah.
Sebagai bentuk protes awal, FKJI telah mendirikan Posko Darurat bertajuk “Selamatkan Gedung GPI” selama tiga hari berturut-turut, yakni pada Sabtu, Minggu, dan Senin, di halaman gedung GPI.
Sementara itu, Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Achong Soneta, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengajukan surat audiensi ke DPRD Indramayu pada Rabu, 25 Juni 2025. Audiensi itu bertujuan untuk meminta dukungan politik agar DPRD turut mendorong Pemkab mencabut perintah pengosongan.
“Kami akan menyampaikan aspirasi langsung ke DPRD agar proses pengosongan GPI dihentikan. Ini menyangkut marwah pers Indramayu,” tegas Achong.
FKJI menyatakan, apabila hingga Rabu (25/6/2025) tidak ada sikap tegas dari DPRD dan Pemkab Indramayu, maka aksi unjuk rasa akan digelar pada Kamis (26/6/2025) di Gedung DPRD dan Kantor Bupati.
Di sisi lain, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indramayu, Supardi, menyayangkan sikap lamban pemerintah daerah dalam merespons tuntutan wartawan. Ia mengingatkan, kondisi yang tidak kondusif akibat konflik ini bisa berdampak pada iklim investasi di Indramayu.
“Kalau aspirasi wartawan terus diabaikan, ini bisa berdampak pada stabilitas daerah. Investor akan berpikir ulang untuk masuk jika daerah dianggap tidak nyaman,” ujarnya.
Para jurnalis berharap Pemkab Indramayu membuka ruang dialog terbuka agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak dan tidak berlarut-larut.
