Sekilasberita86.com-Jakarta| Ketua Umum ASPRAGI 08, Ramses Sitorus, memberikan tanggapan terkait rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membuka 100 batalyon baru di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam pernyataannya, Ramses menyatakan dukungannya terhadap penguatan organisasi TNI, namun menekankan pentingnya menjaga fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Ia juga mengingatkan agar TNI tidak mengambil peran sebagai pelaku utama dalam program kedaulatan pangan.
Menurut Ramses, rencana pembentukan 100 batalyon baru menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik dan ancaman yang semakin kompleks. “Penguatan TNI melalui tambahan batalyon ini penting, terutama dalam menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter. Namun, kita harus tetap menjaga agar fungsi utama TNI tidak bercampur dengan peran sipil, khususnya dalam sektor pangan dan energi,” ujar Ramses dalam wawancara, Sabtu (15/12).
Ia menekankan bahwa sektor pangan dan energi merupakan ruang yang sebaiknya diisi oleh masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha. “TNI memang bisa menjadi pendukung dalam pembukaan lahan atau pengamanan infrastruktur vital, tetapi jangan sampai menjadi pelaku utama dalam program kedaulatan pangan. Fungsi TNI adalah menjaga pertahanan, bukan mengelola sistem pangan secara langsung,” tegasnya.
Ramses juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan nasional. Menurutnya, jika peran tersebut diambil alih sepenuhnya oleh militer, hal itu dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan inovasi dan produksi pangan. “Ketahanan pangan adalah isu strategis, tetapi ruang masyarakat harus diperluas, bukan dipersempit. Kita perlu sinergi, bukan dominasi satu pihak,” tambahnya.
Selain itu, Ramses mengingatkan agar pemerintah tetap mematuhi prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa langkah Kemenhan harus selaras dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar mandat konstitusional TNI sebagai alat pertahanan. “Jika fungsi TNI terlalu meluas, bukan hanya tumpang tindih, tetapi bisa menggeser posisi sektor lain yang sebenarnya lebih kompeten,” katanya.
Dalam konteks pembukaan batalyon baru, Ramses juga menekankan perlunya transparansi dalam perencanaan dan implementasi. Ia berharap Kemenhan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dalam pengawasan agar kebijakan ini benar-benar memperkuat ketahanan nasional tanpa mengorbankan sektor lain.
“Program penguatan TNI sangat diperlukan, tetapi jangan sampai terjadi overextension yang justru melemahkan posisi mereka sebagai alat negara di bidang pertahanan. Berikan ruang kepada masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam mengisi ketahanan pangan, sementara TNI fokus menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa,” tutup Ramses.
Dengan rencana besar ini, Ramses berharap Kemenhan dapat menjalankan program tersebut dengan bijak, sehingga tercipta keseimbangan antara penguatan pertahanan negara dan pembangunan ketahanan pangan berbasis masyarakat.
(Rls/Red)
