Sekilasberita86.com – Indramayu – Suasana mendidih menyelimuti halaman Kantor Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Pada Kamis, 7 Agustus 2025. Ratusan warga bersama para pedagang pasar turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revitalisasi pasar desa yang dinilai penuh kejanggalan.
Mereka datang membawa spanduk, poster, hingga benner besar bertuliskan penolakan. Di bawah terik matahari, massa yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar (IPP) meneriakkan mosi tidak percaya kepada Kuwu Baharudin Baharsyah. Pusat persoalan bukan semata proyek pembangunan, melainkan cara keputusan itu diambil-tanpa musyawarah, tanpa transparansi.
“Perdes revitalisasi pasar itu dibuat sepihak. Kami tidak pernah dilibatkan, padahal kamilah yang paling terdampak,” tegas Nana, orator aksi yang lantang menyuarakan kekecewaan pedagang.
Aksi tak berhenti pada soal pasar. Massa juga mendesak Inspektorat Kabupaten Indramayu segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa dari tahun anggaran 2022 hingga 2025. Mereka mencurigai adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan anggaran.
“Dana desa itu uang rakyat. Kami ingin tahu ke mana saja alirannya. Jangan sampai pembangunan jadi kamuflase untuk kepentingan tertentu,” ujar Indah Hasanah, perwakilan IPP.
Situasi memanas ketika sebagian massa mencoba masuk ke kantor desa. Aksi dorong tak terhindarkan, namun aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP sigap menenangkan massa, menjaga agar demonstrasi tetap berjalan tertib.
Kekecewaan memuncak saat diketahui Kepala Desa Baharudin Baharsyah tak tampak batang hidungnya. Ketidakhadirannya dianggap sebagai bentuk penghindaran terhadap tanggung jawab publik.
“Kami sudah berkali-kali datang, tapi Kuwu selalu menghindar. Ini bukan pemimpin rakyat, ini pemimpin yang takut pada suara rakyat,” cetus Indah, penuh emosi.
Di tengah riuh protes, Camat Anjatan bersama Kapolsek dan Danramil memfasilitasi mediasi tertutup antara perwakilan pedagang dan unsur pemerintahan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Desa Kedungwungu maupun dari Kuwu Baharudin.
Tak berhenti di situ, massa juga menagih janji Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang sebelumnya berkomitmen akan turun tangan menyelesaikan konflik revitalisasi. Namun janji itu, menurut warga, masih sebatas angin lalu.
“Kami ingat betul, Pak Wabup pernah janji akan menyelesaikan ini. Tapi hingga kini belum ada kejelasan. Ini bukan hanya soal pasar, tapi soal hancurnya kepercayaan publik,” ujar Edi Manguntopo, tokoh masyarakat Desa Wanguk.
Redaksi Sekilasberita86.com terus memantau perkembangan situasi di Desa Kedungwungu dan memberi ruang klarifikasi bagi Kepala Desa Baharudin Baharsyah serta Pemerintah Kabupaten Indramayu, demi menjunjung keberimbangan informasi.
