Sekilasberita86.com — Indramayu – Sekitar 30 perwakilan petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Kroya menyampaikan aspirasi mereka kepada Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, pada Jumat (13/6/2025), di Kecamatan Kroya. Aspirasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap Program Nasional Ketahanan Pangan sekaligus upaya memperjuangkan keberlangsungan lahan pertanian di wilayah mereka.
Dalam audiensi tersebut, para petani didampingi langsung oleh Camat Kroya, Heka Sugoro. Mereka menyoroti berbagai persoalan krusial yang kerap menghambat produktivitas, seperti keterbatasan fasilitas pengairan, serangan hama tanaman, dan kurangnya komunikasi yang efektif dengan instansi pemerintah terkait.
“Dengan luas lahan mencapai 4.000 hektare, petani sangat khawatir soal pengairan. Kami mohon perhatian Wakil Bupati agar menyampaikan permintaan bantuan alsintan dan fasilitas pengairan ini kepada Kementerian Pertanian,” ujar Sekretaris Aliansi Petani Kroya, Dika.
Wakil Bupati Syaefudin menyambut baik aspirasi para petani. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan sektor pertanian dan terus menyelaraskan kebijakan dengan program pemerintah pusat maupun provinsi.
“Segala hal yang bersifat mendesak dan menyangkut keselamatan serta kebutuhan pokok petani akan kami upayakan secara optimal,” tegas Syaefudin.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto, yang turut hadir dalam audiensi tersebut, menjelaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap program ketahanan pangan sejalan dengan visi pembangunan Indramayu REANG, terutama dalam menciptakan petani yang sejahtera.
“Lima tahun ke depan hal ini akan masuk dalam RPJMD. Kita punya sekitar 125 ribu hektare lahan baku sawah di 31 kecamatan. Untuk pengairan, Kroya menjadi salah satu titik prioritas bersama Terisi dan Gantar. Tapi perlu survei biologis dari BBWS,” kata Sugeng.
Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur irigasi tidak bisa dilakukan secara sepihak karena kewenangan terbagi antar instansi. “Kalau soal pompa, itu DKPP. Tapi irigasi besar kewenangannya ada di PUPR dan BBWS. Kami tetap beri perhatian khusus untuk Kroya dan akan dorong koordinasi agar solusi konkret bisa segera ditemukan,” jelasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam membangun sinergi antara petani dan pemerintah. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, persoalan yang menghambat kemajuan sektor pertanian di Kroya dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.
