Sekilasberita86.com-Kota Bogor| Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD KNPI Kota Bogor, M. Mahdum, menyoroti potensi masalah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bogor tahun 2025. Menurut Mahdum, terdapat beberapa aspek krusial yang perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Mahdum menekankan pentingnya kejelasan dalam penerapan sistem domisili. Meskipun kebijakan baru memungkinkan jalur domisili lintas provinsi, perlu ada transparansi dalam penetapan jarak dan kriteria penerimaan.
“Kami mendesak Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai standar penerimaan melalui jalur domisili, termasuk apakah masih mengacu pada jarak terdekat atau ada kriteria lain yang digunakan,” tambahnya.
Mahdum juga mengkritisi jalur prestasi non-akademik yang digunakan dalam PPDB. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara prestasi yang dilaporkan dan data yang tersedia.
“Kami menemukan bahwa beberapa siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik tidak menyertakan keterangan mengenai kejuaraan yang pernah diikuti, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai validitas data tersebut,” ungkap Mahdum.
Melihat sejumlah celah dalam sistem PPDB, Mahdum mengingatkan adanya potensi manipulasi data yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami menduga adanya unsur kesengajaan dan kelalaian dalam penerapan sistem PPDB yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti praktik jual beli kursi sekolah atau penerimaan siswa yang tidak memenuhi kriteria,” tegasnya.
KNPI Kota Bogor mendesak Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai standar penerimaan siswa melalui jalur domisili, afirmasi, dan prestasi. Karena hingga saat ini partisipasi pemuda (Knpi) untuk mengawal proses ini pun sama sekali tidak disambut baik oleh kepala dinas pendidikan.
“Sehingga kami bingung kenapa kepala dinas tidak welcome, apa ada yang ditutup – tutupi”, ujar Mahdum.
Selain itu, perlu dilakukan verifikasi yang ketat terhadap data yang digunakan dalam proses PPDB untuk mencegah potensi manipulasi.
“Kami peringatkan Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan untuk memastikan bahwa proses PPDB berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, karena diduga adanya permainan dari tahun ke tahun oleh oknum internal dinas pendidika, hari ini KNPI kota bogor pastikan akan memonitor ketat proses spmb ini”, pungkas Mahdum.[]
