Sekilasberita86.com — Indramayu – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum menggelar Sosialisasi Mekanisme Desk Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 Tahap II, bertempat di Ruang Rapat Citarum, Kantor BBWS Citarum, Jalan Inspeksi Durian STA 5600, Soekarno-Hatta, Bandung, Selasa (3/6/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BBWS Citarum, Mochammad Dian Al Ma’ruf, dan dihadiri oleh para pemimpin daerah, antara lain Wakil Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Sumedang, dan Wakil Bupati Indramayu, serta para kepala dinas terkait dari masing-masing kabupaten.
Sosialisasi ini merupakan kelanjutan dari Tahap I yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk 14 provinsi. Program fisik dijadwalkan berlangsung dari Mei hingga November 2025.
“Fokus kita saat ini adalah tahapan perencanaan, yang masih menunggu penetapan resmi dari Bappenas. Kriteria utama yang menjadi prioritas adalah swasembada pangan dan ketahanan pangan. Pertemuan ini sangat penting, dan kami sangat mengapresiasi kehadiran semua pihak,” ujar Dian.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai bentuk kesiapan menuju pelaksanaan fisik program pada tahun 2026.
Dari Tim Verifikasi Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Rahmat menyampaikan bahwa setelah proses konstruksi rampung, aset akan diserahkan kembali ke pemerintah daerah untuk dikelola dan dipelihara secara mandiri.
“Sejumlah aspek penting harus diperhatikan, seperti kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan air dan lahan, kesiapan petani, serta kondisi rawan banjir di wilayah sasaran,” jelasnya.
Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, mengapresiasi keterlibatan daerahnya dalam sosialisasi ini. Ia menyoroti kompleksitas pengelolaan air dalam mendukung produktivitas petani.
“Air merupakan kebutuhan mendasar. Mengatur air terlihat mudah, namun pelaksanaannya sangat kompleks. Kami sangat berharap agar program ini mendapatkan perhatian khusus demi keberhasilan swasembada pangan,” kata Syaefudin.
Ia juga menambahkan, sistem pengairan yang baik menjadi kunci bagi masyarakat Indramayu sebagai salah satu lumbung pangan nasional, terlebih dalam menghadapi tantangan seperti kekurangan air, pupuk, dan gabah.
Sementara itu, Susan dari Tim Verifikasi Pusat menyebutkan bahwa berdasarkan usulan terakhir, sebanyak 13 kabupaten/kota telah masuk daftar lokasi prioritas tahun 2025, termasuk Kabupaten Indramayu.
“Tahun 2025 menjadi tahun penting dalam pengusulan kegiatan yang direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2026,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga koordinasi antara BBWS, pemerintah daerah, dan kementerian teknis, serta memastikan keberhasilan implementasi Inpres No. 2 Tahun 2025 dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
