Sekilasberita86.com — Indramayu, 4 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama DPRD menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi dengan menandatangani Komitmen Antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/6/2025), di Gedung Pakuan, Bandung.
Penandatanganan ini merupakan bagian dari agenda KPK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati Indramayu Lucky Hakim, Wakil Ketua DPRD Indramayu Sirojudin, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, disaksikan oleh jajaran Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan Ketua APDESI Kabupaten Indramayu.
Bupati Lucky Hakim menegaskan komitmennya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan. Ia menyebut, kolaborasi dengan KPK menjadi langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Kami komitmen terhadap pencegahan korupsi di Kabupaten Indramayu ini. Dengan menggandeng KPK dan pendampingan, semoga terwujud tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujar Lucky Hakim.
Lucky juga menyampaikan apresiasinya atas pendampingan KPK, terutama melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dinilai mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, menyatakan bahwa DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal guna mendukung upaya antikorupsi di daerah.
“Lembaga DPRD akan memaksimalkan fungsinya terutama di fungsi penganggaran dan juga pengawasan bagi pemerintah daerah. Kami terus bersinergi agar bisa berjalan maksimal,” kata Sirojudin.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam arahannya mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab moral dalam setiap pelaksanaan kekuasaan. Ia menekankan, pencegahan korupsi harus dimulai dari tahap perencanaan, disertai audit menyeluruh terhadap outcome kebijakan publik.
“Audit investigatif harus terus dilakukan terutama pada sektor perencanaan. Perhatikan juga outcome-nya,” tegas Dedi.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam sinergi lintas lembaga untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas. KPK menilai, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, legislatif, dan lembaga pengawas akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara sistemik.
Komitmen antikorupsi ini diharapkan tidak berhenti di tataran simbolis, tetapi ditindaklanjuti melalui aksi nyata di semua lini birokrasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Indramayu berupaya menjadi percontohan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih.
