Sekilasberita86.com – Indramayu – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu untuk mengosongkan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI) menemui jalan buntu. Pertemuan antara perwakilan Pemkab dengan pimpinan DPRD Indramayu yang digelar pada Selasa (1/7/2025) tidak menghasilkan kesepakatan.
Gedung GPI yang selama ini difungsikan sebagai kantor bersama bagi puluhan organisasi pers dan wartawan di Kabupaten Indramayu, direncanakan untuk dikosongkan sebagai bagian dari program “netralisasi aset” yang dicanangkan Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Namun keputusan tersebut memicu penolakan keras dari komunitas pers lokal.
Ketua Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, menyatakan bahwa sedikitnya 21 organisasi wartawan dan pers akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 3 Juli 2025, pukul 09.00 WIB. Aksi akan dimulai dari titik kumpul di halaman Graha Pers Indramayu.
“Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap keputusan sepihak Bupati. Kami menilai langkah ini arogan dan tidak menghormati eksistensi wartawan sebagai pilar keempat demokrasi,” ujar Asmawi.
Hal senada disampaikan Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta. Ia menyebut hasil musyawarah yang digelar bersama Ketua DPRD dan tujuh pejabat dari Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), berakhir tanpa titik temu.
“Kami sangat menyayangkan keputusan yang diambil. Ini produk dari kepemimpinan yang tidak mau mendengar dan cenderung semena-mena,” ujar Chong.
Chong juga menginstruksikan seluruh anggota organisasi untuk hadir dan terlibat dalam aksi. “Ini persoalan marwah pers. Kami tidak bisa diam saat ruang kerja kami hendak direbut tanpa musyawarah. Ini bentuk kesewenang-wenangan yang harus dilawan,” tegasnya.
Koordinator aksi, Tomi Susanto, menambahkan bahwa aksi Kamis mendatang tidak hanya melibatkan wartawan, tetapi juga sejumlah LSM dan masyarakat yang menunjukkan solidaritas terhadap kebebasan pers.
“Kami akan menduduki Pendopo Indramayu sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai sewenang-wenang. Semua persiapan sudah matang,” ujar Tomi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal FPWI.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Indramayu belum memberikan pernyataan resmi pasca pertemuan yang digelar bersama DPRD.
